Sri Rahayu Minta Pemerintah Sediakan Rest Area Jalan Non-Tol 

13-12-2022 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu dalam Rapat Kerja dan Dapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas yang diselenggarakan pada Selasa (13/12/2022) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Foto: Arief/Man

 

Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu meminta pemerintah memberikan perhatian pada operasional tempat istirahat (rest area) yang berada di jalur non-tol. Menurutnya, pada saat libur Natal dan tahun baru, kepadatan tidak hanya terjadi di jalan tol, namun juga pada jalan-jalan arteri sehingga diperlukan koordinasi terkait tempat istirahat.

 

“Terkait dengan rest area, kalau jalan tol kan selalu ada rest area, paling tidak tempatnya cukup lah untuk orang-orang yang mau berhenti. Tapi yang non-tol siapa yang harus bertanggung jawab dan berkoordinasi nya seperti apa? Mohon perhatian karena apapun yang untuk non-tol itu juga padatnya juga luar biasa,” ujar Sri Rahayu dalam Rapat Kerja dan Dapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas yang diselenggarakan pada Selasa (13/12/2022) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

 

Membahas kesiapan infrastruktur dan transportasi terkait Libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga mempertanyakan antisipasi kepadatan pada beberapa ruas jalan nasional yang telah cukup padat pada akhir pekan. Menurutnya, ruas-ruas jalan tersebut berpotensi mengalami kepadatan yang luar biasa pada libur akhir tahun nanti.

 

Oleh karena itu, legislator dapil Jawa Timur VI itu menekankan kembali perlunya titik-titik khusus sebagai tempat istirahat pada jalur non-tol. Ia pun menyerahkan koordinasinya kepada Kementerian Perhubungan dan Kepolisian. “Saya yakin itu perlu sekali, harus ada spot-spot yang memang diperuntukan untuk itu. Yang penting, hal itu mendapatkan perhatian. Jangan hanya ada di jalan tol,” jelasnya.

 

Menutup pernyataannya, Sri Rahayu menyinggung pos-pos polisi yang seringkali penempatannya berada di tepi jalan. Sehingga, menyebabkan pos tersebut tidak banyak dilalui oleh masyarakat. Pos-pos polisi, jika dikelola dengan baik, disinyalir berpotensi menjadi alternatif perhentian bagi para pengendara. (uc,vrl/ts)

BERITA TERKAIT
Pemangkasan Anggaran di KemenPU Dapat Berdampak pada Keselamatan Pengguna Jalan
08-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemotongan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menuai sorotan. Anggota Komisi V DPR RI Irmawan menilai pemangkasan...
Kecelakaan di GT Ciawi, Bakri: DPR Akan Bentuk Panja Standardisasi Jalan Tol
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk...
Kecelakaan Maut Ciawi, Sudjatmiko Minta Perketat Pengawasan Kendaraan Niaga
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko turut prihatin atas kecelakaan maut yang terjadi di pintu tol Ciawi...
Anggaran Kemen PU Terjun Jadi 29 T, Lasarus: 1000% Saya Tak Setuju!
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025) diwarnai oleh sejumlah protes, hal ini timbul lantaran...